DPR Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan PREMAN Rakyat?

5595kompleks-mpr-dprAnggota DPR tetap merawat Kemalasan,Pemilu akan diselenggarakan sebentar lagi tepatnya pada tanggal 9 april 2009,namun ada salah satu daftar yang kunjung tak berkurang,bahkan akan semakin bertambah panjang yaitu daftar tabiat buruk yang ditunjukan dan DIBANGGAKAN oleh anggota DPR yang dianggap sebagai Budaya.

Kita sudah tau sejak lama apa yang dikatakan Budaya oleh DPR di negara yang bernama indonesia ini apabila sidang soal pembahasan RUU atau sidang masalah yang lainnya sebagian besar kursi di DPR RI banyak yang ditak terisi alias Kosong Mlompong dan kerap sekali kita dengar adanya penundaan pengesahan RUU karena tidak memenuhi kuota forum dan parahnya hal ini dianggap perkara yang biasa (alias Sudah Budaya dari dulu),bukan hanya itu anggota DPR seolah-olah berperilaku AUTIS mereka sibuk dengan diri meraka sendiri,mereka tak peduli dengan desakan untuk menghentikan plesiran keluar negeri atas biaya negara bahkan tak sedikit yang berlaku sok bagai PREMAN memeras mitra kerja untuk meloloskan suatu kebijakan atau suatu rancangan undang-undang di saat lain mereka berubah mebnjadi CALO kasus alih hutan lindung di bintan riau dan di tanjungapi-api di sumatera selatan serta aliran bank indonesi adalah merupakan salah satu contoh yang kasus yang telah terungkap mengenai perilaku anggota DPR sebagai Dewan terhormat yang miring,kasus-kasus ini tak sebanding dengan fasilitas-fasilitas mewah yang disediakan oleh NEGARA selain uang kehormatan yang terus meningkat mereka juga membuat karangan-karangan tentang aneka tunjangan untuk mereka,misalnya Tunjangan Komunikasi Intensif,Tunjangan Listrik dan telepon, biaya perjalanan ke daerah dan masih banyak fasilitas lain
setiap anggota DPR kini dibantu satu tenaga ahli sedangkan badan legislasi dibantu oleh 30 tenaga ahli paling sedikit ada 580 orang tenaga ahli yang berkumpul di senayan tapi kualitas produk undang-undang yang dihasilkan tetap dan rawan ditinjau ulang di mahkamah konstitusi. semua fasilitas mewah tersebut tidak juga mengubah perangai anggota dewan,mereka tetap saja merawat kemalasan.
Parahnya Tidak ada suatu upaya nyata dari para pimpinan DPR, pimpinan fraksi ataupun pimpinan komisi untuk memperbaiki Citra Parlemen.memang ada niat anggota DPR yang malas agar diumumkan dalam rapat paripurna DPR hal ini sebagai pertanggung jawaban kepada publik,ta[pi gagasan tersebut ditentang oleh anggota dewan dengan segala alasan dan resistensi yaitu:
1. sebagai anggota DPR bukan merupakan pekerja yang harus selalu dikantor mereka menemui konstituen yang harus ditemui hal ini merupakan alasan ngawur yang mengada ada sebab bukankah DPR memiliki masa reses yang dipakai untuk menemui dan mengunjungi daerah pemilihan?
2. alasan kedua menyangkut kewenangan siapakah yang berwenang untuk mengumumkan anggota DPR bejat yang malas itu, badan kehormatan, fraksi,sekjen atau pimpinan DPR semua saling melempar dan merasa tidak berhak.
Intinya tidak ada sama sekali Niat untuk memperbaiki Citra buruk lembaga DPR malah sebaliknya beramai-ramai mementahkan dan membenamkannya dalam-dalam.
karena itu sangsi yang patut diterima anggota DPR malas tersebut adalah sangsi dari masyarakat dengan memper,alikan anggota-anggota dewan yang malas tersebut, LSM-LSM perlu aktif menghimpun data secara akurat dan mempublikasi nama-nama anggota DPR yang malas. dan sepertinya perlu suatu Lembaga Independen yang bertugas mengawasi dan memberi sangsi terhadap anggota dewan yang pemalas tersebut.Hukuman seperti ini seharusnya membuat jera anggota DPR dan segera mengubah perangai dan tabiat buruk meraka apalagi dimasa depan terpilihnya anggota DPR ditentukan dengan pilihan Rakyat melalui suara terbanyak hal ini berarti pertanggung jawaban secara hindividual harus lebih serius. Sikap malas anggota DPR berhubungan dengan MORALITAS sikap malas tersebut sangat bertentangan dengan asumsi dasar bahwa anggota DPR adalah orang-orang terhormat dan terpandang mereka dipilih rakyat untuk rajin!,Rajin untuk mengutamakan kepentingan rakyat diatas segalanya, Rajin untuk menyampaikan aspirasi rakyat, Rajin untuk memperjuangkan nasib rakyat indonesia. Beberapa waktu yang lalu DPR sedang membahas rancangan undang-undang mengenai susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam undang-undang itu seharusnya diatur tentang badan pengawas kedisiplinan anggota DPR dan wewenang untuk mengajukan atau mengumumkan anggota DPR yang malas hal ini perlu untuk menyaring Preman,Bandit, Mafia koruptor yang berkedok anggota DPR di Pemilu 2009. Bagaimana negeri ini bisa maju dan sejahtera kalau para pemegang dan penyampai aspirasi rakyat berperilaku seperti PREMAN,MAFIA, dan Pengemis alis pemalas…… (sumber Metro TV)

4 thoughts on “DPR Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan PREMAN Rakyat?”

  1. Rafki RInaldi

    Oh wkil rakyat,,,jgn lah kau berbahagia di atas penderitaan rakyat saat in???
    tidak sadar kah x’an amanat yang di berikan ??!!!!
    tidak cukup kah gaji yang di berikan pada x’an??
    Jangan Penah Menyia2kan Amanat yang kami berikan Kepada X’an?!!!!
    Karma Pasti akn berlaku kpada orang2 yang ZOLIM terhadap rakyat dan Amanat . . . . .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *